Jakarta – Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, optimis tis perkembangan kasus kekerasan yang menimpa sejumlah remaja di Padang pada awal Selanjutnya
NEWS UPDATE
Mahkamah Agung Segera Pecat Hakim Kasus CPO
Jakarta – Karier para hakim yang terlibat kasus korupsi putusan crude palm oil (CPO) tamat sudah. Mahkamah Agung segera akan Selanjutnya
Berita Terbaru
DOMAIN HUKUM
Ikatan Notaris Indonesia (INI) Peringati Ulang Tahun ke-116
Jakarta – Bertempat di Sekretariat INI (Ikatan Notaris Indonesia) Jalan Ciniru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sepanjang Senin 1 Juli 2024 Selanjutnya
Shopee Akui Langgar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
Jakarta – PT Shopee International Indonesia (Shopee) dan PT Nusantara Ekspres Kilat (Shopee Express) sebagai Terlapor I dan Terlapor II Selanjutnya
“OBSESI”: WADAH TUNGGAL (corpus unicum) IKATAN NOTARIS INDONESIA
Oleh: Dr.H.Ikhsan Lubis,SH,SpN.MKn Selanjutnya
Dokumen Google Tidak Lengkap, KPPU Tunda Sidang Perdana
Jakarta – Majelis Komisi Perkara No. 03/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penerapan Google Play Billing Selanjutnya
ICJR: Kasus Pembunuhan Vina, Potensi Salah Tangkap, Aparat Harus Hati-Hati
Kasus pembunuhan Vina yang kembali diungkap setelah muncu film “Vina,” mendapat tanggapan banyak pihak. Kasus ini membongkar sejumlah kejanggalan pengusutan Selanjutnya
Quo Vadis: Wadah Tunggal Ikatan Notaris Indonesia
-Oleh: Dr.H.Ikhsan Lubis,SH,SpN.MKn Ketua Pengwil Sumut Ikatan Notaris Indonesia/ Akademi Bidang Hukum Kenotariatan Pengunaan istilah: “Quo Vadis” Penggunaan Selanjutnya
Menkumham Yasonna: Perlu Sinergi untuk Melindungi Kekayaan Intelektual
Jakarta – Pelindungan hak atas kekayaan intelektual (KI) menjadi sangat krusial bagi keberlangsungan ekosistem ekonomi kreatif. Dalam kacamata ekonomi kreatif, Selanjutnya
– Oleh MJ. Widijatmoko Didalam perkawinan dg perkawinan dg campuran harta perkawinan pasca berlakunya UU 1/1974 tgl 1 April Selanjutnya
KPPU Selidiki Eksportir Lada Hitam di Lampung
Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai melakukan penyelidikan atas indikasi pelanggaran Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Selanjutnya
- Sebelumnya
- 1
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- 46
- Berikutnya
