TRANSFORMASI KONSTITUSIONAL DAN REFORMASI TATA KELOLA ORGANISASI IKATAN NOTARIS INDONESIA : Analisis Komprehensif Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Selanjutnya
Paradigma Baru Koperasi Merah Putih
PARADIGMA BARU KOPERASI DESA MERAH PUTIH (Transformasi Hukum dan Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Ekonomi Anggota) Oleh: Dr. H. Selanjutnya
NEWS UPDATE
Kategori: OPINI
Perubahan Kode Etik Notaris Indonesia
PERUBAHAN KODE ETIK NOTARIS INDONESIA 2025 : Resume dan Intisari Hasil Kongres Luar Biasa Jakarta 2025 Analisis Yuridis Dan Filosofis Selanjutnya
Rekonstruksi Konstitusional Ikatatan Notaris Indonesia
REKONSTRUKSI KONSTITUSIONAL IKATAN NOTARIS INDONESIA : Analisis Mendalam Perubahan Anggaran Dasar Hasil Kongres Luar Biasa 2025 Di Jakarta Dr KRA Selanjutnya
Penerapan dan Pelaksanaan Ketentuan Pengesahan Perjanjian Kawin oleh Notaris
PENERAPAN DAN PELAKSANAAN KETENTUAN PENGESAHAN PERJANJIAN KAWIN OLEH NOTARIS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DALAM PRAKTEK HUKUM DI INDONESIA: Selanjutnya
Kedudukan dan Fungsi Akta Notaris Sebagai Akta Otentik
KEDUDUKAN DAN FUNGSI AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA OTENTIK DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN INDONESIA : Analisis Multiyurisprudensi terhadap Kepastian Hukum, Keadilan, Selanjutnya
Keberlakuan Ijin Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Perkara Pidana
Keberlakuan Ijin Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Perkara Pidana: Kajian Doktriner terhadap Pasal 66 UUJN-P (UU 2/2014) dalam Dimensi Kepastian Selanjutnya
Krisis Legitimasi KUHP-KUHAP Baru dan Menata Ulang Paradigma Negara Hukum
KRISIS LEGITIMASI KUHP-KUHAP BARU DAN IKHTIAR MENATA ULANG PARADIGMA NEGARA HUKUM MELALUI INTEGRUM NUSANTARA Oleh: Dr. H. Ikhsan, S.H., Sp.N., Selanjutnya
Opini: Menyatukan Hukum Notariat di Persimpangan Fragmentasi Norma dan Disrupsi Digital
MENYATUKAN HUKUM NOTARIAT DI PERSIMPANGAN FRAGMENTASI NORMA DAN DISRUPSI DIGITAL – KEDAULATAN HUKUM Oleh: Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., Selanjutnya
Opini: Transformasi Sistemik Hukum Pidana Indonesia
TRANSFORMASI SISTEMIK HUKUM PIDANA INDONESIA (Dari KUHP Lama ke KUHP Baru – Mental Map, Kebaharuan, dan Implikasi Praktis) Selanjutnya
Artikel: Kebijakan Moratorium Pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan Tahun 2019 Hingga Saat Ini
Analisis Yuridis-Konstitusional atas Kebijakan Moratorium Pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan Tahun 2019 Hingga Saat Ini (SE MENRISTEKDIKTI NOMOR 3/M/SE/VIII/2019) : Selanjutnya
- 1
- 2
- 3
- …
- 13
- Berikutnya
