Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tepat segera meluaskan pemeriksaan kasus dugaan korupsi Silmy Karim ke Bali. Wilayah ini dari bulan ke Selanjutnya
Mahkamah Agung Segera Pecat Hakim Kasus CPO
Jakarta – Karier para hakim yang terlibat kasus korupsi putusan crude palm oil (CPO) tamat sudah. Mahkamah Agung segera akan Selanjutnya
Berita Terbaru
DOMAIN HUKUM
Mantan Direktur Utama BRI Ventures Nicko Wijaya divonis pidana 3 Tahun Penjara
Jakarta – Mantan Direktur Utama BRI Ventures Nicko Wijaya divonis pidana 3 tahun penjara. Putusan ini diketuk Majelis hakim Pengadilan Selanjutnya
Buku Kriminalisasi Kebijakan, Editor Lestantya R. Baskoro
BUKU ini terbit ketika muncul sejumlah kasus dengan dakwaan korupsi dan menjadi sorotan publik seperti misalnya kasus yang menimpa mantan Selanjutnya
Transformasi Konstitusional Tata Kelola Ikatan Notaris Indonesia
TRANSFORMASI KONSTITUSIONAL DAN REFORMASI TATA KELOLA ORGANISASI IKATAN NOTARIS INDONESIA : Analisis Komprehensif Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Selanjutnya
Perubahan Kode Etik Notaris Indonesia
PERUBAHAN KODE ETIK NOTARIS INDONESIA 2025 : Resume dan Intisari Hasil Kongres Luar Biasa Jakarta 2025 Analisis Yuridis Dan Filosofis Selanjutnya
Rekonstruksi Konstitusional Ikatatan Notaris Indonesia
REKONSTRUKSI KONSTITUSIONAL IKATAN NOTARIS INDONESIA : Analisis Mendalam Perubahan Anggaran Dasar Hasil Kongres Luar Biasa 2025 Di Jakarta Dr KRA Selanjutnya
Penerapan dan Pelaksanaan Ketentuan Pengesahan Perjanjian Kawin oleh Notaris
PENERAPAN DAN PELAKSANAAN KETENTUAN PENGESAHAN PERJANJIAN KAWIN OLEH NOTARIS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DALAM PRAKTEK HUKUM DI INDONESIA: Selanjutnya
Kedudukan dan Fungsi Akta Notaris Sebagai Akta Otentik
KEDUDUKAN DAN FUNGSI AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA OTENTIK DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN INDONESIA : Analisis Multiyurisprudensi terhadap Kepastian Hukum, Keadilan, Selanjutnya
Keberlakuan Ijin Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Perkara Pidana
Keberlakuan Ijin Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Perkara Pidana: Kajian Doktriner terhadap Pasal 66 UUJN-P (UU 2/2014) dalam Dimensi Kepastian Selanjutnya
Krisis Legitimasi KUHP-KUHAP Baru dan Menata Ulang Paradigma Negara Hukum
KRISIS LEGITIMASI KUHP-KUHAP BARU DAN IKHTIAR MENATA ULANG PARADIGMA NEGARA HUKUM MELALUI INTEGRUM NUSANTARA Oleh: Dr. H. Ikhsan, S.H., Sp.N., Selanjutnya
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- 46
- Berikutnya

















