REVOLUSI ADMINISTRASI HUKUM DALAM ERA DIGITAL (Menggugat Status Quo Badan Hukum Perkumpulan Melalui Rekonstruksi Normatif PMH 18/2025) Selanjutnya
Analisa Hukum Pembebasan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) Pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Oleh: Dr. KRT. MJ. Widijatmoko S.H, Sp.N Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Selanjutnya
NEWS UPDATE
Tag: Notaris
Menghapus Ambiguitas Covernote Independensi dan Integritas Jabatan Notaris
MENGHAPUS AMBIGUITAS COVERNOTE TERHADAP INDEPENDENSI DAN INTEGRITAS JABATAN NOTARIS Oleh: Dr. H. Ikhsan Lubis, SH, SpN, M.Kn Ketua Pengwil Sumut Selanjutnya
Paradigma Baru Koperasi Merah Putih
PARADIGMA BARU KOPERASI DESA MERAH PUTIH (Transformasi Hukum dan Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Ekonomi Anggota) Oleh: Dr. H. Selanjutnya
Peran Strategis Notaris dalam Mewujudkan Transparansi Korporasi
PERAN STRATEGIS NOTARIS DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI KORPORASI BERDASARKAN PERMENKUM NO. 2 TAHUN 2025 Oleh: Dr. H. Ikhsan Lubis, SH, SpN, Selanjutnya
Paradigma Baru RUU Hukum Acara Perdata
PARADIGMA BARU RUU HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (Penguatan dan Alat Bukti Elektronik dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) Oleh Dr. H. Ikhsan Selanjutnya
Penerbitan Covernote dalam Sistem Hukum Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DAN TANTANGANNYA PENERBITAN COVERNOTE DALAM Selanjutnya
“OBSESI”: WADAH TUNGGAL (corpus unicum) IKATAN NOTARIS INDONESIA
Oleh: Dr.H.Ikhsan Lubis,SH,SpN.MKn Selanjutnya
Sengkarut Organisasi Notaris Indonesia
PEMERINTAH sebaiknya menyerahkan urusan organisasi notaris kepada para notaris itu sendiri. Ikut campurnya pemerintah, yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Selanjutnya
Akhirnya Kongres Notaris XXIV Ditunda Kementerian Hukum dan HAM
Jakarta – Gonjang-ganjing tak layaknya tempat pelaksanaan Kongres XXIV Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Cilegon Kabupaten Banten, terjawab sudah. Kongres Selanjutnya
Analisa Hukum Pembebasan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) Pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Oleh: Dr. KRT. MJ. Widijatmoko S.H, Sp.N Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Selanjutnya
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- Berikutnya
